Acehasaia.com | Banda Aceh – Penunjukan H. Murthalamudin, S.Pd., M.Si., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt. Kadisdik) Aceh disambut dengan harapan besar dari berbagai pihak. Seluruh pemangku kepentingan mendesak agar instansi tersebut segera melakukan perbaikan mutu pendidikan secara fundamental. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan tingginya angka kemiskinan di Bumi Serambi Mekkah.
Disparitas Angka Pendidikan: Harapan dan Kenyataan
Tantangan yang dihadapi Murthalamudin kian nyata berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan terbaru BPS menunjukkan adanya disparitas yang mengkhawatirkan antara Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Meskipun HLS di Aceh sudah mencapai 14,39 tahun (data 2024)—yang berarti anak-anak di Aceh diharapkan menempuh pendidikan hingga tamat SMA dan satu tahun D-I/D-II—realitas di lapangan berbeda. RLS penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas hanya mencapai 9,64 tahun (data 2024), setara dengan kondisi tidak tamat SMP
Disparitas antara harapan dan kenyataan inilah yang menjadi indikator utama rendahnya daya saing lulusan dan ketidakmampuan sektor pendidikan untuk mendongkrak status ekonomi masyarakat. Parahnya, data BPS juga mencatat bahwa Provinsi Aceh sempat bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,75 persen (September 2022).
Tiga Isu Krusial Mendesak Plt. Kadisdik
Menanggapi situasi genting ini, Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menilai Murthalamudin harus menjadikan momentum jabatan barunya untuk merombak strategi pendidikan yang selama ini belum efektif.
”Murthalamudin kini memegang kunci untuk mengubah masa depan Aceh. Jangan lagi terpaku pada program normatif. Aceh butuh terobosan fundamental,” tegas Dr. Samsuardi, Rabu (15/10/2025).
Ia mengidentifikasi tiga isu krusial yang mendesak untuk segera diatasi:
1. Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan.
Dr. Samsuardi menekankan bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kualitas guru. Program yang harus dilakukan meliputi: Peningkatan Kompetensi: Program pelatihan guru harus diubah menjadi pelatihan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, didukung sistem evaluasi guru berkala yang transparan sebagai dasar promosi dan penempatan.
Insentif Berbasis Kinerja: Kesejahteraan guru, terutama guru kontrak dan guru di daerah terpencil, wajib ditingkatkan. Pemberian insentif harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan hasil belajar siswa, bukan hanya berdasarkan masa kerja.
2. Rendahnya Kualitas Lulusan dan Daya Saing
Skor rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) siswa Aceh yang masih rendah dinilai sebagai indikator lemahnya daya saing. Solusinya: Fokus pada Literasi dan Numerasi: Plt. Kadisdik diminta memastikan kurikulum tingkat SMA/SMK kembali fokus pada penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi kemampuan berpikir kritis.
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan: Merespons tingginya angka lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan kuliah (mencapai 66%), LP2A mendesak SMK di Aceh bertransformasi menjadi sekolah vokasi yang relevan. Kurikulum SMK harus diubah menjadi 70% praktikum dan 30% teori, dengan wajib magang di perusahaan yang kredibel.
3. Keterkaitan Pendidikan dengan Kemiskinan
Menurut Dr. Samsuardi, pendidikan yang tidak berkualitas adalah salah satu akar kemiskinan di Aceh karena menghambat pembentukan kapabilitas (kemampuan individu untuk berbuat), sebagaimana pandangan Amartya Sen.
Pengembangan Sekolah Unggulan Afirmasi: Plt. Kadisdik didorong bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk membangun atau menetapkan “Sekolah Rakyat” unggulan. Sekolah ini harus memberikan beasiswa penuh dan fasilitas terbaik bagi anak-anak kurang mampu, anak yatim, dan korban konflik. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas.
”Strategi harus fokus pada perbaikan mutu guru dan menciptakan lulusan yang siap kerja atau siap kuliah di jenjang unggulan. Jika ini dilakukan, maka dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besar akan benar-benar terasa dampaknya dalam peningkatan kualitas SDM,” tutup Dr. Samsuardi.
Sosok Murthalamudin: Guru, Jurnalis, dan Birokrat Pendidikan
Murthalamudin dinilai sebagai figur yang sangat tepat untuk memimpin Dinas Pendidikan Aceh. Rekam jejaknya diperhitungkan publik karena ia adalah sosok yang tidak asing dalam dunia pendidikan dan birokrasi Aceh.
Ia memulai karier dengan latar belakang sebagai seorang guru dan juga pernah menekuni profesi sebagai jurnalis sembari mengajar di Pase, Aceh Utara.
Karier birokrasinya terus menanjak:
1. Pada masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, ia dipercaya memegang jabatan strategis dalam menginformasikan pembangunan Aceh, termasuk sebagai Kepala Biro Humas Setda Aceh.
2. Ia kemudian berkarier di tingkat kabupaten/kota sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pidie pada masa kepemimpinan Bupati Sarjani, dengan sejumlah gebrakan yang mewarnai instansi pendidikan kala itu.
3. Sebelum ditunjuk sebagai Plt. Kadisdik Aceh, ia kembali ke Pemerintah Aceh dan menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Aceh.
Ketua LP2A menilai langkah politik Mualem (Muzakir Manaf) yang menempatkan Murthalamudin sebagai Plt. Kadisdik Aceh sudah tepat dengan menaruh orang yang sesuai pada bidangnya, sesuai linearitas keilmuan dan profesi yang melatarbelakangi.
Oleh karena itu, kehadiran Murthalamudin diharapkan mampu membawa sentuhan perbaikan kualitas pendidikan Aceh, peningkatan kesejahteraan guru, dan penerapan kurikulum pendidikan Islami sesuai kekhususan Aceh.
Singkatnya, Momentum Emas ini adalah perpaduan antara orang yang tepat (berpengalaman dan linear) yang ditempatkan pada waktu yang tepat (saat tantangan pendidikan sangat mendesak) dengan modal politik dan finansial yang mendukung.[]
