www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Wakil Bupati Aceh Utara : ‘Setiap Desa Perlu Membuat Qanun’

0 861

Acehasia.com | Aceh Utara – Seluruh Desa di Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat membentuk Qanun tentang adat dan reusam. Hal ini penting mengingat masih banyak desa-desa di Bumoe Pase itu belum memiliki Qanun dimaksud seiring kerap terjadinya sejumlah kasus ditengah masyarakat baik bersifat hukum maupun konflik sosial.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf atau Sidom Peng menyebutkan dengan adanya Qanun adat dan reusam maka setiap perkara hukum nantinya baik perkara ringan maupun konflik sosial dapat diselesaikan dengan acuan Qanun tersebut. Untuk itu dirinya berharap agar seluruh desa di Aceh Utara dapat membentuk Qanun tersebut.

“Setiap perkara hukum ringan atau konflik sosial yang terjadi, dapat diselesaikan dengan acuan Qanun tersebut. Hal itu penting, mengingat hingga saat ini masih sangat sedikit desa di Aceh Utara yang telah membuat Qanun tentang adat dan reusam,” kata Fauzi Yusuf melalui keterangan tertulisnya yang diterima Acehasia.com, Rabu (11/12/2019).

Padahal, menurut Fauzi keberadaan Qanun tersebut sangat urgen mengingat kian seringnya terjadi kasus-kasus di tengah masyarakat baik yang bersifat hukum maupun konflik sosial. Sehingga perkara-perkara yang terjadi di desa dapat diselesaikan dengan lebih arif dan bijak sesuai kearifan lokal yang telah diatur dalam Qanun dan tidak melanggar dengan aturan hukum dalam Qanun syariat.

Sebagaimana diketahui, penegasan tentang pentingnya setiap desa membuat Qanun adat dan reusam juga telah disampaikannya beberapa kali setiap pertemuan dengan forum masyarakat ke seluruh Kecamatan dalam rangka evaluasi kinerja aparatur desa. Bahkan, juga pernah ditegaskan tentang pentingnya perihal tersebut.

Selama ini, kata dia, ketika terjadi suatu perkara hukum di desa kerap diselesaikan tanpa berdasarkan aturan tertulis milik desa itu sendiri atau semacam Qanun. Sehingga hal ini sangat berisiko digugat kembali atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum. 

“Sebab itu, setiap desa perlu membuat Qanun sehingga kedudukan acuan hukum tersebut bisa menjadi pegangan bagi aparatur atau petua adat saat menyelesaikan perkara di desa tersebut. Yang penting diingat saat menyusun Qanun adat dan reusam itu bahwa isinya tidak melanggar dari Qanun syariat yang berlaku menyeluruh di Aceh,” tukas Fauzi.

Lebih lanjut, sanksi yang diterapkan juga tidak boleh menyimpang dari aturan syariat. Dengan demikian, fungsi Qanun desa ini nantinya tentu akan menjadi semacam pageu gampong atau payung hukum demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat setempat dan bukan hanya untuk kemaslahatan hukum dan sosial, akan tetapi juga dapat menyelamatkan generasi masa depan Aceh Utara.  

Untuk itu, Qanun tersebut hendaknya juga berfungsi untuk penegakan amar ma’ruf nahi mungkar. Apalagi beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani bersama deklarasi oleh Forkopimda Aceh Utara bersama para pimpinan ormas se- Aceh Utara. 

Untuk membuat Qanun, pihak desa bisa menggunakan anggaran desa. Anggaran ini dibutuhkan misalnya untuk rapat saat mengundang tim ahli atau saat public hearing jika diperlukan, juga misalnya untuk membayar honorarium tim penyusun Qanun. (Chairul/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More