www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

PPID dan Transparansi Informasi di Banda Aceh

0 449

Acehasia.com | Banda Aceh – Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengemban amanah Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 tak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh mengukir sederet prestasi dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Tak tanggung- tanggung, sejauh ini selama 7 tahun berturut-turut Pemerintah Kota Banda Aceh telah mempertahankan Peringkat I Terbaik Keterbukaan Informasi Publik se Provinsi Aceh. Bahkan pada akhir 2019 lalu Pemerintah Kota Banda Aceh mampu meraih predikat kualifikasi Informatif mengungguli Kabupaten/ Kota lainnya di Aceh.

“Ini tugas besar bagi kita”, ujar Bustami, SH selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Banda Aceh saat ditemui di ruang kerjanya (Senin, 18/5). Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya.

Menurut Bustami, dalam Keterbukaan Informasi publik di Banda Aceh, PPID memiliki andil yang sangat besar dalam memenuhi hak tahu publik karena PPID merupakan saluran pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah.

Untuk dapat meminta informasi publik yang mereka butuhkan cukup mudah. Hanya dengan mengakses permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kota Banda Aceh di alamat  ppid.bandaacehkota.go.id atau  datang langsung ke Badan Publik yang dituju. “Tidak ada pungutan biaya dalam proses penyediaan informasi dan waktu penyediaan informasi dibatasi sampai 10 hari kerja”, tambahnya.

Namun demikian, tambah Bustami, Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terdiri atas tiga klasifikasi. Tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada masyarakat. Klasifikasi tersebut diantaranya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi wajib tersedia setiap saat. Sedangkan informasi yang dikecualikan tentunya tidak dapat diberikan kepada publik, dan ini diatur dalam pasal 17 UU KIP.

Hal senada juga disampaikan oleh Jailani selaku Ketua Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh. Teknis pelayanan informasi yang diemban PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu di Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Jadi sebagai PPID kita tidak bisa melayani sesuka hati. Salah dalam pelayanan, bisa-bisa PPID kita disengketakan ke Komisi Informasi Aceh”, imbuhnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa informasi publik, PPID Utama berikut PPID Pembantu yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh dituntut untuk selalu sigap dalam menyelesaikan setiap permohonan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi informasi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan energi untuk mencerdaskan bangsa, menjamin hak bagi setiap orang untuk mengetahui informasi publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik.

“Transparansi informasi publik juga merupakan modal dalam mewujudkan Banda Aceh Smart City, dan PPID merupakan salah satu pejuang untuk meraih hal tersebut”, tutupnya.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More