www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Peringatan 16 HKtP, Penggiat Perempuan Dan Anak Gelar Kampanye Anti Kekerasan

0 827

Acehasia.com | Banda Aceh – Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKtP) yang diperingari sejak 25 November hingga 10 Desember, Flower Aceh beserta jaringannya, mengadakan aksi longmarch dan orasi, di sepanjang area Car Free Day (CFD), Banda Aceh. Minggu, (8/11/2019)

Diantaranya ada Millennials Empowerment, Forum Anak Tanah Rencong (Fatar), Sekolah Ham Perempuan, KPI, PKBI, Balai Syura, SeIA, LBH Apik, P2TP2A, Forum PUSPA, Puan Addisa, Komisi Kesetaraan KSBSI Aceh, dan lainnya yang turut memeriahkan kegiatan tersebut.

“Aksi longmarch ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye 16 HAKtP yang dilaksanakan oleh Flower Aceh dan jaringan kerja-nya. Kegiatan pertama dimulai dengan nonton  dan diskusi  bertema akhiri kekerasan terhadap perempuan pada sabtu, 7 Desember 2019, series taklshow media, dan diskusi komunitas yang akan dilaksanakan di Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara,” kata Novia Liza, koordinator kampanye bersama 16HAKtP tahun 2019 dari Flower Aceh.

Presidium Balai Syura Aceh, Khairani Arifin dalam orasinya, mengatakan angka perkawinan usia anak sangat tinggi di Aceh, data yang ada di BKKN Aceh mencatat, di tiga kabupaten di Aceh, 25% dari 100 perkawinan adalah perkawinan usia anak. Anak-anak dinikahkan di usia muda dimana mereka belum siap secara psikologis, sosial dan fisik untuk menjadi ibu.

“Pernikahan usia anak sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dilatarbelakangi pernikahan usia anak.” Jelasnya.

Untuk itu, Khairani melanjutkan, penting mengkampanyekan penghapusan pernikahan usia anak.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua P2TP2A Aceh, Amrina Habibi mengatakan dalam tiga tahun terakhir ada sebanyak 5882 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat. Dari data tersebut,  sekitar 1133 korbannya adalah anak, di mana kejadian perkaranya di rumah atau di lingkungan terdekat anak, dan dilakukan oleh orang sekitarnya.

“Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua! Pemerintah sudah memiliki perangkat perlindungan perempuan. Kita memiliki Qanun Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Tatacara Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak. Selain peraturan, kita harus juga bersuara untuk menghentikan kekerasan ini,” sebut Amrina.

Tujuan 16HAKtP di antaranya, meningkatkan pemahaman  publik mengenai kekerasan berbasis gender, gerak bersama lintas organisasi untuk memperkuat kerja-kerja penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Sebagai strategi dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mendesak pemerintah agar mengeluarkan legislasi serta kebijakan yang memihak korban.

Founder Millennials Empowerment dan juga Koordinator aksi, Bayu Satria pada orasinya menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

“Kenapa laki-laki harus membela perempuan, karena kita hidup bersama perempuan. Ketika kita bicara perempuan, Kita tidak bicara orang lain. Kita bicara tentang ibu kita, saudari kita. Jadi ini  haruslah menjadi masalah kita (laki-laki) juga.” jelas bayu.

Selain itu, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman juga berkomitmen an mendukung upaya perlindungan anak dan perempuan.

“Kami sangat mendukung segala upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kami siap bersama DPR jika ada Qanun dan Perwal terkait dengan  perlindungan perempuan dan anak yang harus disempurnakan bersama. Harapannya Banda Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak,”ujar Aminullah.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati juga mengingatkan akan pentingnya alokasi anggaran dan keterlibatan semua pihak untuk penanganan kasus kekerasan di Aceh.

“Komitmen pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai untuk pelindungan perempuan dan anak menjadi penting agar dapat mendukung tersedianya program dan layanan efektif untuk mendapatkan keadilan dan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan baik di masa konflik dan saat ini secara optimal dan tidak berbayar. Selain itu komitmen dan aksi nyata multi pihak di Aceh pada semua lini untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi keharusan,”tegas Riswati. 

Aksi longmarch digelar dengan melakukan orasi serta membawa alat kampanye yang berisikan himbauan, tuntutan, dan harapan yang beragam terkait dengan tema gerakan bersama aktifis perempuan Aceh 2019, ‘Stop kekerasan seksual dan perkawinan anak.’

Kampanye 16HAKtP hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye 16HAKtP ini dimulai sejak tanggal 25 November dan puncaknya pada 10 Desember. (Ril/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More