www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Penangganan Karhutla Aceh di Apresiasi Kemenko PMK

0 689

Acehasia.com, Banda Aceh – kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK) Bersama pemerintah provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan BencanaKebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) di Hotel Kriyad Muraya. Senin (13/07/2020).

Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menekan terjadinya kebakaran di Aceh, sesuai dengan arahan Presiden RI diantaranya seperti pencegahan kebakaran hutan gambut, manajeman laporan yang terkoordinasi, penegakan hukum yang tegas. Seperti di ketahui di Aceh, kebakaran hutan sudah terjadi

Hal ini disampaikan oleh Dody Usodo HGS, Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK mengatakan, Bencana alam sudah terjadi namun tidak terekpos karena banyak hampir semua pihak disibukkan dengan percepatan penangganan pandemic Covid19.

“Persoalan kebakaran hutan menjadi persoalan rumit oleh sebab itu harus dilakukan upaya pencegahan mulai dari tingkat pusat, kabupaten Kota, Provinsi, Gampong. Harus seiring sejalan dan seirama karena potensi kebakaran lahan sudah memasuki bulan kemarau dan sudah terjadi beberapa titik panas yang tertangkap oleh satelit,” ujarnya.

Dody Usodo juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh melakukan kerja sama dengan berbagai pihak agar mereka mejaga kelestarian hutan. Pun demikian, penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menekan kasus kebakaran hutan. Saat ini Kebakaran di Aceh terjadi di 8 kabupaten yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Pidie, dan Aceh Besar.

Disamping itu, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah dalam pembukaan acara menyebutkan, kampanye terus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kebakaran hutan diseluruh Kabupaten di Aceh. Ia juga mengatakan semua pihak dituntut untuk aktif melakukan pencegahan dan pengendalian Karhutla.

“Beberapa regulasi di antaranya Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh serta Kepgub Aceh No.360/86/2019 tentang Pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Aceh sudah di keluarkan,” jelasnya.

Taqwallah juga menambahkan, pemerintah terus membantu upaya penegakan hukum terhadap kriminal pembakaran hutan dan lahan.

“Kapolda Aceh dalam Rakor Virtual Forkopimda tentang GAMPANG pada tanggal 8 juli lalu lalu juga menegaskan pelaku pembakar hutan akan ditindak secara tegas, baik dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-undang KUHP,” tambahnya.

Dalam Rakor ini juga dipaparkan beberapa modus kebakaran hutan seperti mengikatkan seutas tali pada ekor tikus lalu membakarnya kemudian tikus tersebut akan berlari disepanjang lahan gambut, dan sering bantuan alam seperti hujan sangat membantu dalam menganggani kebakaran hutan. Para ulama dan masyarakat juga melaksanakan shalat minta hujan.

Dalam kegiatan Rakor ini juga hadir pemateri Asdep Tanggap Cepat Bencana Kemenko PMK, Kepala Pelaksana BPBA, UPT. BMKG Aceh, Kabid. Planologi Dinas Kehutanan Aceh, Aster Kesdam IM, dan Karo Ops Aceh. Juga diikuti oleh beberapa pihak pemerintahan yang berasal dari delapan kabupaten yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Pidie, dan Aceh Besar. (Helena).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More