Acehasia.com | Jakarta – Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh melakukan pertemuan strategis dengan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ISMI dalam rangka membahas peluang dan tantangan untuk mendongkrak perekonomian umat di Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan MPW ISMI Aceh yang dipimpin oleh Ketua Nurchalis SP MSi, didampingi Sekretaris Muhammad Balia SIKom SH MSos, Bendahara Fuadi Satria dan jajaran pengurus lainnya menyampaikan kabar bahwa pengurus ISMI Aceh telah menyusun program-program unggulan untuk membangkitkan perekonomian umat.
Dalam kesempatan tersebut, Nurchalis juga meminta arahan dan bimbingan dari MPP ISMI di bawah nahkoda Dr Ing Ilham Akbar Habibie agar program-program yang telah direncanakan pengurus ISMI Aceh, baik skala kecil, menengah maupun besar, dapat didukung oleh MPP ISMI.
“Kita menyampaikan harapan kepada MPP ISMI, dan alhamdulilah Bapak Dr Ing Ilham Akbar Habibie menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita programkan di Aceh,” ujar Nurchalis.
Lebih lanjut, Nurchalis menyampaikan, salah satu kegiatan unggulan yang akan MPW ISMI Aceh laksanakan ialah mengadakan forum “Muzakarah Saudagar”. Forum tersebut merupakan upaya MPW ISMI Aceh untuk menghadirkan dan menyatukan persepsi para diaspora Aceh yang ada di luar negeri maupun di tanah air untuk pulang ke kampung halamannya membantu dan memberikan dukungan terhadap kerja-kerja Pemerintah Aceh dalam mensejahterakan rakyat.
Selain itu, MPW ISMI Aceh juga berharap dukungan kepada MPP ISMI agar dapat memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM lokal Aceh ke luar negeri. Menurut Nurchalis, harapan atas dukungan tersebut sejalan dengan track record Ketua Umum MPP ISMI, Dr Ing Ilham Akbar Habibie, yang pernah berkecimpung dalam pemasaran produk-produk lokal ke pasar global.
“Beliau (Dr Ing Ilham Akbar Habibie) menyatakan dukungan dan siap memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM yang representatif dan menjadi unggulan di Aceh. Hasil UMKM ini nanti dapat dipasarkan melalui diaspora-diaspora yang ada di luar negeri agar peredaran produk UMKM lokal bisa masuk ke market place internasional,” ungkap Nurchalis yang juga anggota DPR Aceh.
Di sisi lain, Nurchalis menyampaikan bahwa pihaknya mendapat banyak sekali inspirasi dari Ketum MPP ISMI, Dr Ing Ilham Akbar Habibie, terutama dalam menggerakkan laju perekonomian umat di Provinsi Aceh.
Dengan menyoroti Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan pintu masuk ke Singapura, Nurchalis menyampaikan bahwa Provinsi Aceh memiliki peluang yang sama untuk menjadi The Next Batam selanjutnya.
Nurchalis menyampaikan, pihaknya mendapat amanah dari Dr Ing Ilham Akbar Habibie untuk menyampaikan masukan kepada Pemerintah Aceh bahwa salah satu syarat investasi atau industri mau masuk ke wilayah target adalah infrastruktur yang memadai.
“Potensi perdagangan global di Aceh ini luar biasa, karena Aceh terhimpit oleh dua jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka dan Samudera Hindia. Beliau (Dr Ing Ilham Akbar Habibie) memberi mandat kepada kami untuk menyampaikan kepada Pemerintah Aceh agar membangun pelabuhan yang representatif untuk mengakomodir perdagangan dunia tersebut,” jelas Nurchalis.
Menurut Nurchalis, pembangunan pelabuhan perdagangan dunia di Provinsi Aceh dapat menjadi salah satu Program Strategis Aceh (PSA) untuk diupayakan oleh Pemerintah Aceh. Sekalipun penyediaan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang tidak ringan, namun dengan semangat kebersamaan, kolaborasi dan komitmen, maka alternatif untuk pembiayaan tersebut dapat dicari secara bersama-sama.
“Dengan kebersamaan dan semangat kolaborasi, kita bisa mencari skema pembiayaan untuk membangun pelabuhan perdagangan dunia atau Terminal Peti Kemas di Provinsi Aceh. Ini adalah peluang yang sangat besar dan patut untuk kita perhitungkan bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurchalis menjelaskan, kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan yang lebih luas kepada provinsi ini dalam mengelola berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur dan ekonomi.
Menurutnya, Pemerintah Aceh bisa menyusun serangkaian regulasi khusus yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Terminal Peti Kemas. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas maritim, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi Aceh sebagai jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka dan Samudera Hindia.
“Dengan kekhususan yang Aceh miliki serta dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam menciptakan regulasi yang menarik bagi investasi di sektor kepelabuhan, tentu pelabuhan perdagangan dunia atau Terminal Peti Kemas ini dapat kita wujudkan di Aceh,” terang Nurchalis yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh.
Terkait dengan pendanaan pembangunan pelabuhan perdagangan dunia atau Terminal Peti Kemas di Aceh, Nurchalis menyampaikan bahwa pendanaan tersebut dapat dikolaborasikan dari berbagai sumber pendanaan yang sah dan mengikat, baik dari anggaran daerah, investasi swasta (domestik dan internasional), maupun potensi kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pada akhirnya nanti Aceh bisa mengangkut berbagai hasil produk-produknya melalui pelabuhan tersebut. Mekanisme pendanaan bisa kita carikan solusi bersama. Saya yakin dan optimis bahwa Aceh bisa menjadi gerbang perdagangan internasional, pelabuhan peti kemas ini dapat menjadi infrastruktur kunci dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal Aceh,” pungkasnya.[]
