www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Komisi IV DPRK Aceh Utara : Rasionalisasi 50 Persen APBD Harus Tepat Sasaran

0 852

Acehasia.com | Aceh Utara – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 09 April 2020 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Melalui Surat Keputusan Bersama, Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 menginstruksikan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Aceh Utara supaya sejumlah biaya yang tercantum dalam APBD Tahun 2020 dirasionalisasikan (Penyesuaian) sebesar 50% dari total anggaran yang tersedia.

Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara, Nasrizal (Cek Bay), saat dimintai tanggapannya oleh Acehasia.com, mendukung hal tersebut akan tetapi pihaknya berharap penggunaan dari rasionalisasi sebesar 50 persen itu digunakan tepat sasaran. Tak hanya itu, persediaan anggaran insfrastruktur seiring dengan SKB juga terhambat.

“Tindak lanjut dari Komisi IV DPRK Aceh Utara terkait hal ini, kami mendukung mengingat sebagai bentuk penanganan Covid-19. Namun demikian, penggunaan dari (Rasionalisasi) anggaran dimaksud jangan salah digunakan, harus tepat sasaran,” demikian kata Nasrizal menjawab Acehasia.com, Sabtu (09/05/2020).

Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Sekretaris Daerah (Sekda) juga mengeluarkan surat perihal Rasionalisasi Belanja APBK Ta 2020 dengan Nomor 900/709 tertanggal 17 April 2020 yang ditandatangani Sekda, Abdul Aziz dan ditujukan kepada para Kepala SKPK dalam lingkungan Pemkab Aceh Utara sebagai bentuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu.

Isi surat tersebut menerangkan bahwa diminta untuk segera melakukan rasionalisasi belanja pegawai pada honorarium kegiatan yang tidak mendesak. “Kami minta kepada saudara untuk segera melakukan rasionalisasi belanja pegawai pada honorarium kegiatan yang tidak mendesak,” demikian isi surat tersebut menerangkan pada poin pertama.

Rasionalisasi juga dilakukan sekurang-kurangnya 50 persen pada belanja barang/jasa dan 50 persen pada belanja modal yang bersumber dari APBK Ta 2020 diluar DAK, JKN, BLUD, Zakat/Infaq, DOKA, dan IPDMIP. Sedangkan hasil rasionalisasi diminta untuk segera disampaikan kepada Ketua TAPD Aceh Utara selambat-lambatnya tanggal 20 April 2020.

Terkait hal ini pula, Nasrizal berharap agar tidak ada perbedaan pernyataan antara eksekutif dengan legislatif. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat memaklumi upaya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah melalui rasionalisasi 50 persen APBD.

“Begitu juga sumber dana DAK dan Otsus di tunda sementara. Dan tentunya kita semua berharap Covid-19 cepat berlalu. Sangat kita sayangkan dimana kebutuhan insfrastruktur jg sangat dibutuhkan masyarakat, seperti akses jalan, SDA, dan lainnya,” tandas Nasrizal. (Chairul)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More