AcehAsia.com | Banda Aceh – Koalisi NGO HAM mendukung dibentuknya pansus DPRA tentang pertambangan di Aceh. Akan tetapi hal tersebut tetap pada pemenuhan hak asasi dari masyarakat Aceh terhadap persoalan tambang dan masyarakat sekitar tambang menjadi anggota pansus DPRA itu sendiri.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista pada kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pentingkah Tim Pansus DPRA Terkait Persoalan Tambang di Aceh” di Moorden Cofee Banda Aceh
Selama ini, kata Khairil, perusahaan tambang di Aceh terkesan tidak dievaluasi dan dimonitor dengan baik oleh kementrian atau dinas maupun pengawas internal mereka, karena masyarakat tidak pernah mendapat laporan dan perbaikan kondisi dari hasil evaluasi monitoring tersebut.
Untuk itu penting masyarakat sekitar tambang untuk dilibatkan dalam tim Pansus sehingga dalam proses pengawasan dan evaluasi lebih terbuka dan menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang ditengah tengah masyarakat itu sendiri.
Tidak hanya itu, sebut Khairil Pertambangan legal maupun illegal harus dievaluasi, tidak tebang pilih sehingga hasil alam yang sudah dikeruk oleh perusahaan harus memiliki manfaatnya bagi rakyat Aceh. “Bukan bencana dan ancaman resiko yang didapat oleh masyarakat sekitar dari kegiatan tambang”, ujar Khairil dihadapan puluhan Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan FGD
Flower Aceh Soroti Dampak Kesehatan Terhadap Perempuan dan Anak
Direktur Flower Aceh, Riswati yang ikut sebagai pemateri menyoroti dampak terhadap perempuan dan anak yang tinggal disekitar tambang memiliki kerentangan terhadap kesehatan.
Menurut Riswati, dampak dari Perusahaan tambang, selain bencana alam setiap tahun terjadi persoalan air bersih, kesehatan dan keselamatan masyarakat yang tinggal disekitar tambang khususnya perempuan dan anak akibat dari aktivitas tambang dan limbah perusahaan.
“Pada situasi ini, ketika persoalan lingkungan, udara dan air ikut tercemar akan berdampak langsung terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lebih banyak berada di rumah dan komunitas. Selain itu, perempuan umumnya menjalankan peran penting dalam rumah tangga akibat pembedaan peran gender. Di rumah tangga, air bersih tidak hanya untuk dikonsumsi akan tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan sehari-hari keluarga, membersihkan, menyiapkan makanan, menyuci pakaian dan lainnya”.
Dalam hal ini Riswati juga menganggap Pansus tersebut penting, namun tidak hanya mengurus persoalan perizinan dan investasi akan tetapi dampak lingkungan dan kesehatan dan keselamatan harus menjadi perhatian serius pula, dan dalam pelaksanaannya harus ada Perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan, serta tidak tebang pilih. Penting memastikan aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi”, tegasnya.
Nasir Buloh: Jika Diberi Ruang, Walhi Aceh Siap Bantu Pansus DPRA
Pada kesempatan yang sama Nasir Buloh Selaku Deputy Walhi Aceh selain mendukung pembentukan pansus DPRA terkait Pertambangan, jika diberi ruang pihaknya juga siap membantu Tim Pansus dalam proses pemantauan kegiatan pertambangan di Aceh.
“Bagi kami Walhi Aceh keberadaan Pansus untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan lingkungan di Aceh. Fungsi pengawasan terhadap sektor tambang ini adalah penting, karena sementara ini sektor menjadi primadona di Aceh, untuk itu bumi Aceh ini tidak akan selamat jika proses pertambangan tidak diawasi dengan ketat dan tegas”, tegas Nasir
Menurutnya, Walhi Aceh memiliki instrument tandingan untuk membantu kerja pansus, akan tetapi pihaknya juga menginginkan laporan kinerja pansus terdata dan terinput yang kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sipil.
“Jika diberikan ruang, kami dapat memudahkan kerja pansus terhadap hambatan-hambatan dalam proses pemantauan Pansus dilapangan, karena kami memiliki data data terkait hal tersebut”, ujar Nasir.
Tidak hanya bagi Walhi Aceh, akan tetapi ia berharap Pansus tersebut juga dapat membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat, Lembaga, LSM, praktisi juga akademisi serta mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan keterbukaan informasi. Tutup Nasir Buloh.[]
