www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Koalisi NGO HAM Aceh: Penyegelan Merupakan Tindakan Tidak Dewasa

0 885

Acehasia.com | Banda Aceh – Koalisi NGO HAM Aceh melalui Zulfikar Muhammad menyatakan bahwa penyegelan Kantor KONI dan Kolam renang Tirta Raya adalah tindakan tidak dewasa. Selasa, (6/7/2019)

Kegiatan pembangunan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (APBA) adalah kegiatan kenegaraan yang harus dijaga dari gangguan keamanan dan korupsi. Jadi jika ada pihak yang menghalang-halangi dapat dianggap sebagai kelompok penghambat pembangunan. Dan itu tindakan inskonstitusional.

Terkait ada sengketa kepemilikan Aset antara TNI dan pemerintah daerah dapat diselesaikan dengan cara lain. Jadi dengan demikian  pembangunan tetap berjalan sesuai dengan target.

“Aset itukan bukan milik pribadi jadi kenapa harus disegel sepihak, baik berada ditangan TNI atau Pemerintah Aceh tetap milik Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ucapnya.

Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai Unity Force (Kesatuan Komando) tidak boleh bergerak/bertindak diluar arahan panglima TNI.

Jika menurut TNI bahwa Plt Gubernur dan atau Kadis pemuda dan olah raga adalah orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang maka mereka dapat di proses hukum sesuai ketentuan.

Bahkan jika tindakan Plt tersebut dapat diduga telah mengganggu aset keamanan yang dapat mengganggu sistem keamanan nasional baik keseluruhan maupun sebagian maka Plt dapat ditangkap.

Apabila pembangunan yang dilakukan Pemerintah  Aceh dirasakan menyalahi aturan lain yang ada tentang potensi salah perencanaan atau ada potensi korupsi maka Plt Gubernur dapat dipidana sesuai proses hukum berlaku.

Kolam renang itu adalah wahana keluarga yg sangat dibutuhkan masayarakat. Begitu juga gedung KONI yg menjadi tempat perhimpunan olahragawan dan tempat pembinaan atlet Aceh yang tetap harus ada. serta harapan masyarakat pembagunan dua fasilitas dapat bejalan lancar.

Koalisi NGO HAM Aceh minta Plt besikap tegas dalam permasalahan ini dengan memberi penjelasan ke publik karena anggran yg digunakan untuk membangun aset ini menggunakan uang daerah, sehingga tidak ada  dugaan ketidakmampuan Plt Gubernur Aceh dalam mengendalikan pembangunan dan menyelesaikan masalah yang ada selama ini dapat memperbanyak masalah baru di Aceh.(Ril/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More