www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

KMPAN Minta Plt. Gubernur Aceh Revisi SK Gugus Tugas

0 435

Acehasia.com | Yogyakarta – Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) memberikan beberapa catatan untuk Plt. Gubernur Aceh terkait Surat Keputusan Plt. Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh KMPAN melalui siaran pesrsnya ke media pada 15 April 2020.

Dalam siaran pers tersebut, KMPAN  melalui Sekretaris Jendral KMPAN, Fadhli Espece meminta Plt Gubernur Aceh sebagai pihak yang menandatangani sekaligus ketua tim Gugus Tugas agar memperjelas kedudukan dan tupoksi struktur tim gugus tugas tersebut.

“Harus ada garis jelas antara pengarah dan pelaksana yang jika diabaikan akan memicu inefisiensi, kontraproduktif dan tumpang tindih. Mengabaikan hal tersebut, juga membuat surat keputusan ini tidak berkesesuaian dengan Keppres No 7 tahun 2020,”tulisnya dalam siaran pers.

Sebagai pengendali pelaksanaan tanggap Covid-19, Plt Gubernur juga seharusnya mempunyai skenario dan pola penanganan yang jelas. Skenario tersebut yang kemudian perlu dimanifestasikan dalam struktur dan tugas tim. Namun, SK tersebut justru menunjukkan bahwa pemerintah Aceh tidak punya konsep dan skenario yang komprehensif dengan tidak mengatakannya tunakonsep dan reaksioner dalam menangani Covid-19 di Aceh.

Menurut Fadhli, konsep yang jelas akan terlihat dari struktur dan pembagian tugas yang runut dan sistematis, dan ini belum terlihat dalam SK tersebut. Pembagian tugas di dalamnya masih rancu dan ambigu.

“Salah satu poin rancu dan ambigu adalah, forkompimda Plus dalam struktur tersebut menjadi wakil ketua dengan tugas ‘mewakili gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas’.

Kata Fadhli, terkesan bahwa Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan banyak lagi unsur dalam forkompimda Plus hanya menjadi bumper, jika gagal maka menjadi resiko jama’ah namun jika berhasil itu sepenuhnya usaha ketua. Ketua DPRA yang seharusnya mengomandoi pelaksanaan tugas pengawasan hanya menjadi subordinat dalam struktur ini. Wali Nanggroe yang bisa memainkan peran lebih besar justru dikerdilkan dengan struktur ini.

“Salah satu poin menarik lainnya dalam SK ini adalah, tugas bagian ‘humas/jubir’ untuk melakukan agenda setting, tanpa penjelasan lebih lanjut. Semoga saja tugas tersebut tidak dalam kerangka mengontrol isi media dan meredusir transparansi serta meminimalisir kritikan konstruktif atas gagalnya pemerintah Aceh dalam tanggap Covid-19,”harapnya. (Ril)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More