AcehAsia.com | Banda Aceh- Gubernur Aceh menyatakan bahwa penghapusan sistem barcode pada SPBU di Aceh bukan merupakan bagian dari program prioritas dalam Visi Misi Pemerintah Aceh 2025-2029. Namun, isu penerapan QR Code untuk pembelian BBM di Aceh telah menjadi masalah sensitif yang memicu perbincangan di kalangan masyarakat.
Dalam rilis yang diterima oleh acehAsia.com, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menjelaskan bahwa masyarakat Aceh merasa heran mengapa Aceh harus menjadi wilayah pertama yang menerapkan sistem penyaluran BBM bersubsidi secara ketat dengan barcode, sementara sistem yang sama belum diterapkan sepenuhnya di daerah lain di Indonesia. Padahal, Aceh adalah salah satu provinsi penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.
“Masyarakat Aceh yang bepergian ke Sumatera Utara atau wilayah lain di Indonesia tidak menemui kendala serupa saat mengisi BBM di SPBU, yang menunjukkan ketidakadilan dalam perlakuan tersebut. Gubernur Aceh, dalam pernyataan yang dikeluarkan, menekankan pentingnya agar masyarakat Aceh diperlakukan secara adil oleh Pemerintah Pusat dan Pertamina,” Ungkap Ampon Man.
Melalui Ampon Man, Gubernur Aceh juga menyatakan bahwa untuk mencapai penghapusan sistem barcode tersebut, akan diperlukan pembicaraan lebih mendalam mengenai kebijakan subsidi BBM, yang berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahannya, serta regulasi lainnya seperti Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021 dan perubahannya. “Selain itu, pemerintah daerah juga akan meneliti lebih jauh soal jatah BBM bersubsidi bagi Aceh dan solusi subsidi lainnya, dengan mempertimbangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi yang merupakan hak penerimaan Aceh,” Tambah Ampon Man.
Lebih lanjut, ampon man menyampaikan bahwa masalah ketidakadilan ini telah lama dirasakan oleh masyarakat Aceh, yang sejak bergabung dengan Republik Indonesia pada masa lalu merasa diperlakukan tidak adil. “Sejarah perjuangan Aceh untuk keadilan, baik dalam konteks eksploitasi gas alam Arun maupun dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka, menjadi salah satu landasan bagi Gubernur untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi di masa depan,” Jelasnya.
PT Pertamina, yang berperan penting dalam pengelolaan energi di Indonesia, diingatkan oleh Gubernur Aceh sebagai bagian dari sejarah perjuangan rakyat Aceh untuk eksistensi Negara Republik Indonesia. Gubernur berharap agar ke depan ada solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Aceh, dalam hal distribusi sumber daya alam dan subsidi BBM.
Pernyataan ini menunjukkan tekad Pemerintah Aceh untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakatnya dan memastikan bahwa Aceh diperlakukan setara dengan daerah lain di Indonesia dalam hal akses terhadap sumber daya dan kebijakan pemerintah.(Ril)
