www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Izin PT EMM dibatalkan, Demisioner Presma UIN Ar-Raniry Harap Ini Jadi Pelajaran Bagi Perusahaan yang Berinvestasi di Aceh

0 474

Acehasia.com | Banda Aceh –  Kemenangan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh atas gugatan di Mahkamah Agung RI terkait perizinan PT. EMM yang beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh disambut bahagia oleh masyarakat dan mahasiswa yang sudah berjuang untuk menggugat perizinan perusahaan tambang yang beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang.

Kabar tersebut diketahui berdasarkan informasi dari laman situs resmi Mahkamah Agung RI https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/ gugatan yang diajukan Walhi bersama warga melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di PTUN Jakarta dengan putusan kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT.

Dalam amar putusan kasasi itu disebutkan “Kabul Kasasi, Batal Judex Facti PT. TUN, Adili sendiri, Tolak eksepsi, Kabul Gugatan, Batal dan Wajib Cabut Objek Sengketa”.

Keputusan Mahkamah Agung RI itu juga disambut bahagia oleh para aktivis mahasiswa se-Aceh, salah satunya Rizki Ardial yang merupakan Presiden mahasiswa UIN Ar-Raniry pada masa demontrasi terjadi.

Pasalnya ia merupakan salah satu aktivis yang mengambil peranan penting saat demontrasi tiga hari berturut-turut di kantor Gubernur Aceh setahun silam.

Dalam demo tersebut, ribuan mahasiswa dari seluruh Aceh bersatu menyuarakan penolakan terhadap tambang PT EMM di kantor Gubernur selama tiga hari.

“Kita mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan izin PT. EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh. Ini merupakan putusan yang sangat tepat mengingat kehadiran perusahaan tersebut mendapat penolakan serius dari rakyat Aceh, baik dari masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, maupun masyarakat lain dari berbagai penjuru Aceh,” ujar Riski kepada Aceh Asia.com pada Kamis (7/5).

Dikatakan Rizki, terjadinya demonstrasi besar-besaran di Halaman kantor Gubernur Aceh pada bulan April 2019 lalu oleh mahasiswa dari berbagai Universitas di Aceh membuktikan bahwa rakyat Aceh secara tegas menolak perusahaan tersebut di Aceh.

Hal ini dikarenakan atas kekhawatiran yang akan menimbulkan masalah baru di Aceh baik dari segi lingkungan maupun sosial masyarakat.

“Kita juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh mahasiswa di Aceh yang telah berjuang bersama-sama mengawal setiap kebijakan pemerintah, dan terus mengawal komitmen bersama dalam menyuarakan penolakan terhadap PT. EMM setahun yang lalu,” ucapnya.

Ia menambahkan, kemenangan Walhi di MA merupakan kemenangan seluruh Rakyat Aceh, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Walhi Aceh yang menggugat perusahaan tersebut di jalur hukum, walaupun sempat kalah di pengadilan namun upaya serius walhi ini membuahkan hasil di Mahkamah Agung.

“Kita berharap kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Aceh, bukannya kita menolak Investasi, Investasi itu penting untuk kemajuan Aceh, namun dengan hadirnya Investasi tersebut harus menjamin kesejahteraan bagi masyarakat Aceh jangan hanya membawa manfaat bagi segelintir orang saja,” tuturnya.

Mahasiswa juga berharap kepada pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar kedepannya untuk lebih bijak dalam menerbitkan perizinan.

“Izin yang diterbitkan harus sudah melalui kajian serius, harus melihat dari segala aspek, jangan dikeluarkan sewenang-wenang yang seharusnya mendatangkan manfaat jangka panjang bagi rakyat Aceh tapi malah menimbulkan masalah baru dikemudian hari,” sebutnya. (Len)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More