www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Ini Tujuh Program Pemerintah Aceh Percepat Realisasi RPJMA Mengenai Lingkungan Hidup

0 732

Acehasia.com | Banda Aceh –Pemerintah Aceh berkomitmen akan mempercepat realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) mengenai lingkungan hidup ditahun ini. Pada saat pembukaan membuka Forestival Aceh tahun 2020, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan bahwa isu lingkungan hidup masih menjadi program yang sangat penting dan serius bagi Pemerintah Aceh.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Perbaikan Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemanfaatan Hutan Aceh yang Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”, berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu,( 8/1/2020).

Nova menyebutkan ada sebanyak 7 program yang dibentuk sebagai upaya penegasan terhadap pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dengan konsep pembangunan Aceh Green. Ini juga termasuk dalam 15 program Aceh Hebat.

Program-program tersebut diantaranya yaitu :

Mendorong percepatan pemberian akses kelola masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan Aceh, melalui pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Aceh.  Sejauh ini sudah mencapai sebanyak 50 (lima puluh) izin Perhutanan sosial dengan total luas sekitar 110 ribu hektar, terdiri dari: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat yang dialokasikan bagi sekitar 14 ribu KK di seluruh Aceh; 

Pembentukan dan Fasilitasi 5 (lima) unit Conservation Response Unit (CRU) untuk penanganan konflik satwa Gajah dan manusia di lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selama tiga tahun terakhir telah dilakukan pencegahan dan penanganan konflik satwa sebanyak 80 kali, melalui pelibatan masayarakat dan mitra CSO/NGO; 

Menginisiasi Rancang Bangun Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di 8 lokasi, yang bertujuan melindungi dan memulihkan spesies kunci serta pengelolaan habitat satwa liar dilindungi di Aceh; 

Rehabilitasi hutan dan lahan sekitar 13 ribu hektar dalam 3 tahun terakhir melalui penanaman jenis tanaman atau pohon serbaguna dan pemulihan Daerah Aliran Sungai bersama UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Aceh; 

Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum selama 3 Tahun terkahir telah dilakukan kegiatan Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 41 kali, penanganan perkara sebanyak 27 kasus sampai dengan putusan pengadilan; 

Sosialisasi dan pembentukan 67 Gampong Iklim di 12 Kabupaten/Kota se Aceh; dan 

Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Aceh dalam kegiatan Kerjasama Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Wisata Alam melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Aceh sebesar Rp. 22 Milyar Iebih, (dalam kurun waktu tahun 2017 sd November 2019).

Berkaitan dengan hal itu, Nova mengapresiasi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) melalui Program SETAPAK 2 yang telah berhasil melaksanakan kegiatan Forestival Aceh tersebut sebagai upaya refleksi untuk mendapatkan pembelajaran dari proses pelaksanaan program perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh.

“Dengan Tata Kelola dan Pemanfaatan Hutan Aceh yang baik, diharapkan nantinya pemanfaatan hutan di Aceh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kita,” kata Nova.

Sementara itu, Kepala Divisi Komunikasi dan Advokasi WALHI, M Nasir, menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Plt Gubernur. Menurutnya, ada beberapa kebijakan pemerintah Aceh yang dianggap kurang sesuai dengan semangat menjaga lingkungan, seperti moratorium tambang dan kebun sawit. 

“Maka itu, kita akan merekomendasikan tahun 2020 ini untuk membuat moratorium kembali yang kemudian ada kebijakannya,” ujar M Nasir. (Ril/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More