www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Hak Otonom Aceh dalam Pelaksanaan Syariat Islam

0 824

Acehasia.com | Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka Sidang Tarjih Fiqih Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2019 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (14/10).

Dalam sambutannya di depan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sekitar 300 anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat, Nova mengatakan bahwa Aceh memiliki hak otonom pelaksanaan Syariat Islam dan Pemerintah Aceh berkomitmen kuat mengimplementasikan nilai-nilai Syariat Islam itu dalam setiap kebijakan publik

Pemerintah Aceh juga sedang mensosialisasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi acuan dalam transaksi keuangan di Aceh. Nova menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang telah dikonversi menjadi Bank Aceh Syariah. Pembentukan Baitul Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan masyarakat dan Pemerintah Aceh mengimplementasikan nilai-nilai Syariah Islam itu,” ujar Nova.

Terkait bidang keuangan dan kesehatan, Nova menjelaskan bahwa nantinya di dalam siding akan ada pemaparan makalah tentang ‘Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat’, baik dalam konteks nasional maupun keacehan.

Nova menilai pengelolaan zakat di Aceh sudah berjalan dengan baik. Bahkan, Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota beberapa kali mendapatkan penghargaan pengelolan dana umat itu.

“Semoga upaya pengelolaan zakat terus membaik dan meningkat jumlah penerimaannya,” harapnya.

Sementara di bidang kesehatan, akan dibahas pemanfaatan unsur haram pada proses kimiawi produk obat dan vaksin, dengan tema ‘Perkembangan dan Penanganan Virus Campak dan Rubella’. Hadirnya makalah ini dalam sidang Tarjih Fiqih ini untuk mendapatkan kepastian hukum supaya masyarakat tidak bimbang saat menggunakan obat dan vaksin tersebut, jelasnya.

“Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang giat melakukan pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam. Majelis Tarjih Muhammadiyah dipandang sebagai laboratorium ijtihad pemikiran keagamaan yang selalu responsif, adaptif, dan akomodatif terhadap perubahan sosial, politik, serta ekonomi,” jelas Nova.

Tak hanya dengan Muhammadiyah, Pemerintah Aceh juga senantiasa bekerjasama dengan semua pihak dari beragam organisasi keagamaan, sosial, ekonomi, maupun profesi, demi percepatan pembangunan Aceh.

“Pemerintah Aceh tidak bisa sendirian, dan perlu dukungan semua pihak dan elemen bangsa dalam melaksanakan pembangunan,” tutupnya. (Ril/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More