www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

GNPK RI Aceh Ajak Masyarakat Ikut Partisipasi Pencegahan Korupsi

0 867

Acehasia.com | Banda Aceh – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Aceh, menghimbau dan mengajak segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya korupsi di segala lini. Minggu,(8/11/19)

Hal ini  bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, yang juga bertepatan dengan Hari Lahirnya Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia yang ke-5.

Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Aceh, Munadir, menyatakan bahw salah satu hal penting dalam rangka pemberantasan korupsi adalah bagaimana semua pihak dapat melakukan pencegahan korupsi. Ini merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga resmi semacam Komisi Anti Korupsi (KPK) saja, namun partisipasi dan keteribatan masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak dan sangat penting untuk dilaksanakan.

“Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama,” kata Munadir didampingi oleh TM Zulfikar, Kepala Biro Humas dan Hubungan Antar Lembaga GNPK-RI Aceh.

Tahun 2018 yang lalu,kata Munadir,  Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam Perpres tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perpres 54/2018, bahwa fokus strategi nasional pencegahan korupsi meliputi tiga hal. Yakni, perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Perpres menyebutkan, perizinan dan tata niaga menjadi fokus lantaran dua hal tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah menilai, korupsi di sektor perizinan dapat menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja. Sedangkan korupsi di sektor tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pada sektor perizinan dan tata niaga ini terdapat tantangan yang dapat dihadapi.

“Tantangan tersebut adalah, terlalu banyak regulasi yang mengatur kewenangan perizinan, kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik di pusat maupun daerah; belum diberlakukannya standar layanan perizinan yang sama di seluruh daerah, masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, menguatnya praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan energi; rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi, dan belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta,”jelasnya.

Terkait keuangan negara, dalam Perpres disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (revenue) dan belanja (expenditure).

Alasan korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal serta tak tepat sasaran. Sedangkan korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jika pencegahan tidak dilakukan, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

Sedangkan pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi lantaran keduanya sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. (Ril/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More