*Sebut Langkah Bersih dari Jual Beli Jabatan Harus Kita Apresiasi
Tapaktuan – Kalangan ulama Aceh Selatan menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap sikap tegas Bupati H. Mirwan, MS, SE, M.Sos yang menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
Pernyataan Bupati Mirwan yang disampaikan melalui media massa baru-baru ini menjadi perhatian publik dan menuai respons positif dari berbagai elemen, terutama dari kalangan ulama yang menilai langkah tersebut sebagai wujud komitmen moral dalam memimpin daerah.
“Ini adalah pernyataan yang berani dan harus kita dukung. Jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Ketegasan Bupati Mirwan menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan,” ujar Tgk. Syahwizal Elsy yang biasa dipanggil dengan nama Ayah Seubadeh.
Ayah Seubadeh yang juga sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan menilai bahwa pernyataan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Ia menyebut langkah ini sebagai “ikhtiar penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.”
Bupati Mirwan dalam keterangannya kepada media menyatakan bahwa dirinya berkomitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi, profesionalitas, dan kejujuran. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi praktik transaksional dalam proses mutasi atau promosi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
“Kalimat beliau sangat jelas dan tegas. Ini seharusnya menjadi angin segar bagi para aparatur yang berkompetensi dan memiliki integritas. Kita siap mendukung penuh kebijakan semacam ini,” tambah Ayah Seubadeh.
Tak hanya itu, Ayah Seubadeh juga mengingatkan pentingnya peran ulama dan tokoh masyarakat dalam mengawal kebijakan tersebut agar tetap berjalan lurus dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintahan yang bersih bukan hanya tanggung jawab bupati semata, tapi juga tanggung jawab kita semua. Ulama, tokoh adat, dan masyarakat sipil harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan memberi masukan konstruktif,” tegasnya.
Dukungan dari seluruh unsur masyarakat ini menjadi penguat bagi kepemimpinan Bupati Mirwan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, berwibawa, dan amanah di Aceh Selatan. Banyak pihak berharap agar komitmen ini terus dijaga secara konsisten, tidak hanya di awal kepemimpinan, tetapi hingga akhir masa jabatan.[]
