www.acehasia.com
Portal Berita Terpercaya dan Kredibel

Aceh Utara Miliki 8 Ribu Ha Sawah Tadah Hujan, Ini Yang Harus Dilakukan Untuk Jangka Panjang

0 718

Acehasia.com | Aceh Utara – Petani padi terus berupaya dalam menggarap sawah mereka meski dalam kondisi mulai kering. Di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara salah satunya, sejak hujan tidak lagi turun membuat petani kesulitan dalam mengolah persawahan mereka.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Cot Girek sebagaimana data Statistik 2019, mencatat saat ini terdapat seluas 403 hektare persawahan tadah hujan. Hasil panen justeru kerap sekali tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Sementara menanggapi hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Mukhtar, menyebutkan di Kecamatan lain juga terdapat sawah tadah hujan. Dari 27 Kecamatan di Aceh Utara, Pirak Timu merupakan terluas memiliki sawah tadah hujan.

Menurutnya, apabila dalam beberapa hari ke depan hujan tidak juga turun maka dikhawatirkan akan terjadi poso, kecuali tanaman padi yang sudah keluar Malai atau sekumpulan bunga padi (Spikelet). Justeru para petani berharap ada solusi Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan ini selain dengan cara membangun saluran irigasi.

“Apabila beberapa hari kedepan tidak turun hujan, kita khawatirkan akan terjadi poso pada lahan yang baru ditanam. Tetapi kalau padi yang sudah keluar Malai dan sudah menguning, tidak begitu pengaruh karena tidak banyak lagi membutuhkan air,” kata Mukhtar saat dimintai tanggapannya oleh Acehasia.com, Senin malam (06/01/2020).

Dalam hal ini pihaknya mencatat, Kabupaten Aceh Utara memiliki persawahan tadah hujan dengan luas sekitar delapan ribu hektare yang tersebar di sejumlah Kecamatan. Untuk lahan terluas, terdapat di Kecamatan Pirak Timu dengan luas lahan sekitar seribu hektare.

Disebutkan, upaya jangka pendek harus dilakukan dengan perbanyak sumur bor. Sedangkan jangka panjang, menurut Mukhtar, harus diupayakan dengan cara membangun saluran irigasi. Tentunya Pemerintah Daerah diharapkan oleh petani untuk mampu mengatasi persoalan itu demi tercapainya hasil panen sesuai harapan.

“Upaya jangka pendek harus kita lakukan dengan memperbanyak sumur bor di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan pengairan. Untuk jangka panjang harus diupayakan irigasi tekhnis untuk penyelesaian persoalan air, dan itu tanggung jawabnya Dinas PUPR,” tandas Mukhtar.

Sebelumnya, pada Senin (02/04/2018) lalu bertempat di Balai Panglateh Lhoksukon, Pemkab Aceh Utara mengusulkan anggaran senilai Rp 10 miliar lebih untuk pembangunan saluran irigasi. Usulan itu sempat dibahas pada rapat Musrenbang dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf atau Sidom Peng, ketika itu mengatakan pihaknya mengusulkan anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan saluran irigasi di Krueng Pase, Rp 10 miliar di Pirak Timu, dan senilai Rp 1 miliar untuk di Desa Jamuan. Anggaran tersebut kata Sidom Peng, diusulkan kepada Pemerintah di Provinsi Aceh.

Aceh Utara terdapat 70 persen bergerak di bidang pertanian, maka pihaknya prioritaskan pembangunan saluran irigasi di Krueng Pase, Pirak Timu, dan Jamuan serta bendungan yang ada di Tanah Jambo Aye. (Chairul/Hz)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More